Sektor pertambangan di Indonesia menyumbang kontribusi besar bagi perekonomian, mulai dari tambang mineral, batubara, hingga jasa pendukungnya.
Namun, setiap pelaku usaha di sektor ini wajib memiliki izin yang sesuai ketentuan hukum.
Dua jenis izin yang sering membuat bingung adalah IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan).
Sekilas mirip, tapi fungsi dan penerapannya berbeda. Salah memilih izin bisa berujung sanksi atau bahkan penghentian operasi.
Di artikel ini kami akan mengupas tuntas perbedaan IUP dan IUJP, lengkap dengan definisi, fungsi, syarat, proses pengurusan, contoh penerapan, hingga tips menentukan izin yang tepat.
Pengertian IUP (Izin Usaha Pertambangan)
Berdasarkan PP No. 96 Tahun 2021, IUP adalah izin yang diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan.
Jenis IUP:
1. IUP Eksplorasi
- Untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- Tidak boleh melakukan penjualan hasil tambang.
2. IUP Operasi Produksi
- Untuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, dan penjualan hasil tambang.
Karakteristik IUP:
- Diperuntukkan pemilik atau pengelola tambang.
- Meliputi aktivitas dari eksplorasi sampai penjualan.
- Memiliki jangka waktu sesuai tahap kegiatan.
Contoh:
Perusahaan tambang batubara di Kalimantan yang menguasai wilayah tambang memerlukan IUP untuk bisa melakukan penambangan dan menjual hasilnya secara legal.
Pengertian IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan)
Menurut regulasi, IUJP adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melakukan kegiatan jasa pertambangan.
Artinya, perusahaan pemegang IUJP tidak memiliki tambang sendiri, melainkan menyediakan jasa pendukung untuk kegiatan pertambangan.
Jenis kegiatan dalam IUJP:
- Penyewaan alat berat untuk pertambangan.
- Jasa pengeboran, eksplorasi, dan analisis laboratorium.
- Konsultansi teknis pertambangan.
- Pengangkutan hasil tambang.
Karakteristik IUJP:
- Diperuntukkan penyedia jasa pendukung pertambangan.
- Tidak memiliki atau mengelola wilayah tambang.
- Masa berlaku sesuai kontrak kerja sama atau proyek.
Contoh:
Perusahaan jasa pengeboran yang membantu perusahaan tambang emas melakukan eksplorasi memerlukan IUJP, bukan IUP.
Tabel Perbandingan IUP dan IUJP
| Aspek | IUP | IUJP |
|---|---|---|
| Fungsi | Mengelola dan mengoperasikan tambang | Menyediakan jasa pertambangan |
| Pemegang | Pemilik tambang | Perusahaan jasa |
| Jenis Kegiatan | Eksplorasi, produksi, pengolahan, penjualan | Konsultansi, kontraktor, transportasi |
| Masa Berlaku | Sesuai tahap kegiatan | Sesuai kontrak/proyek |
| Otoritas Penerbit | Kementerian ESDM/Pemerintah Daerah | Kementerian ESDM/Pemerintah Daerah |
Syarat dan Proses Pengurusan
Syarat umum IUP:
- Akta pendirian perusahaan & SK Kemenkumham.
- NPWP perusahaan & KTP direksi.
- Dokumen rencana kerja pertambangan.
- Bukti penguasaan wilayah tambang.
Syarat umum IUJP:
- Akta pendirian perusahaan & SK Kemenkumham.
- NPWP perusahaan & KTP direksi.
- Surat keterangan domisili perusahaan.
- Daftar peralatan & tenaga ahli (jika relevan).
Proses pengurusan singkat:
- Persiapkan seluruh dokumen persyaratan.
- Ajukan permohonan melalui sistem OSS atau Kementerian ESDM.
- Dokumen diverifikasi oleh instansi berwenang.
- Jika lolos verifikasi, izin diterbitkan.
Risiko Jika Salah Memilih Izin
- Penghentian kegiatan usaha oleh pemerintah.
- Sanksi administratif hingga pencabutan izin.
- Kehilangan kontrak kerja sama dengan pihak ketiga.
- Potensi tuntutan hukum dari rekanan bisnis.
Tips Memilih Izin yang Tepat
- Jika perusahaan mengelola tambang, ajukan IUP.
- Jika perusahaan menyediakan jasa pertambangan, ajukan IUJP.
- Konsultasikan pada konsultan perizinan atau Dinas ESDM setempat.
- Pastikan dokumen lengkap sebelum pengajuan untuk menghemat waktu.
Perbedaan IUP dan IUJP terletak pada fungsi dan subjek pemegang izin.
IUP berlaku untuk pemilik tambang yang mengelola sumber daya alam secara langsung, sementara IUJP untuk penyedia jasa yang mendukung kegiatan pertambangan.
Memahami perbedaan ini penting agar bisnis berjalan sesuai aturan dan terhindar dari masalah hukum.
